News

Trump Teken RUU Dokumen Epstein: 100 Ribu Halaman Siap Rilis

Trump setujui UU rilis fail investigasi Jeffrey Epstein. Simak detail 100.000 halaman dokumen, pengecualian data, dan dampaknya bagi tokoh politik global

Rendy Andriyanto

20 Nov 2025 — 3 min read

Jakarta, Gotrade News - Donald Trump baru saja mengambil langkah besar yang mengejutkan banyak pihak di Washington dan mungkin juga membuat kamu bertanya-tanya tentang arah hukum di Amerika Serikat.

Pada hari Rabu lalu presiden tersebut menandatangani undang-undang yang mewajibkan Departemen Kehakiman AS untuk membuka fail penyelidikan terkait mendiang Jeffrey Epstein.

Langkah ini cukup ironis mengingat sejarah panjang penundaan kasus ini. Seperti yang dilaporkan oleh The Guardian langkah penandatanganan ini menandai perubahan sikap yang tajam dari Trump. Sebelumnya ia memiliki wewenang untuk merilis dokumen tersebut namun memilih untuk tidak melakukannya.

Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan gabungan dari lawan politiknya di Partai Demokrat dan basis pendukung konservatifnya sendiri. Bagi kamu yang mengikuti dinamika geopolitik dan hukum global transparansi ini bisa menjadi preseden penting tentang bagaimana kekuasaan menangani skandal besar.

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar?

Trump sebelumnya sempat menyebut isu dokumen Epstein ini sebagai "hoax" atau tipuan. Namun narasi tersebut berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan The Guardian Trump berbalik arah setelah menyadari bahwa DPR AS (House of Representatives) akan meloloskan undang-undang tersebut.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social Trump menyatakan bahwa ia tidak menyembunyikan apa pun. Ia bahkan mencoba membalikkan keadaan dengan menyiratkan bahwa dokumen-dokumen ini mungkin justru akan mengungkap keterlibatan pihak Demokrat.

Undang-undang ini sendiri bergerak sangat cepat di Kongres. The Economic Times mencatat bahwa RUU ini disahkan oleh DPR dan Senat dengan dukungan luar biasa dari kedua belah pihak. Ketua DPR Mike Johnson yang sebelumnya menahan RUU ini selama berbulan-bulan akhirnya menyetujuinya tanpa amandemen dari Senat.

Sekarang jam terus berdetak. Setelah penandatanganan ini Departemen Kehakiman memiliki waktu 30 hari untuk memproduksi apa yang umum dikenal sebagai "Epstein files". Ini bukan sekadar satu atau dua lembar kertas melainkan tumpukan data yang sangat masif yang bisa mengguncang reputasi banyak tokoh dunia.

Seberapa Banyak Data yang Akan Dibuka?

Kamu mungkin penasaran seberapa detail informasi yang akan dibuka ke publik. Menurut The Economic Times yang mengutip seorang hakim federal yang telah meninjau kasus ini total rekaman tersebut mencapai sekitar 100.000 halaman.

Undang-undang ini memaksa Jaksa Agung Pam Bondi untuk merilis hampir semua hal yang telah dikumpulkan Departemen Kehakiman selama beberapa investigasi federal terhadap Epstein. Ini juga mencakup data tentang orang kepercayaannya yaitu Ghislaine Maxwell yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara 20 tahun.

Laporan dari The Guardian merinci bahwa dokumen yang wajib dirilis harus dalam format yang dapat dicari dan diunduh. Isinya meliputi log penerbangan catatan perjalanan entitas keuangan yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia dan komunikasi internal tentang keputusan penuntutan.

Namun tidak semua data akan dibuka telanjang. Ada proses yang disebut redaksi atau penyensoran informasi sensitif untuk melindungi privasi. Undang-undang memberikan pengecualian untuk melindungi identitas korban materi kekerasan seksual anak dan informasi yang dianggap rahasia negara.

Penting untuk dicatat bahwa pejabat dilarang keras menyembunyikan informasi hanya karena alasan takut malu reputasi rusak atau sensitivitas politik. The Guardian menegaskan bahwa aturan ini dirancang agar tidak ada pejabat publik yang bisa berlindung di balik alasan personal.

Potensi Guncangan Politik dan Nama Besar

Dampak dari rilis dokumen ini bisa sangat luas. The Economic Times menyoroti bahwa perhatian publik kini tertuju pada koneksi Epstein dengan para pemimpin global. Nama-nama besar seperti mantan Presiden Bill Clinton dan Pangeran Andrew yang gelarnya telah dicopot kembali menjadi sorotan.

Ada kekhawatiran di kalangan pendukung RUU ini bahwa Departemen Kehakiman mungkin akan menggunakan alasan "investigasi aktif" untuk menahan beberapa informasi krusial. Rep. Marjorie Taylor Greene seperti dikutip oleh The Economic Times mempertanyakan apakah Departemen Kehakiman akan benar-benar merilis fail tersebut atau membiarkannya terikat dalam investigasi baru.

Trump sendiri juga tidak lepas dari sorotan dalam dokumen-dokumen sebelumnya. The Guardian mengungkapkan bahwa dokumen yang dirilis oleh anggota komite pengawas DPR mencakup email dari Epstein kepada penulis Michael Wolff.

Dalam email tersebut Epstein menyebut Trump dengan istilah yang sangat negatif. Salah satu kutipan menyebutkan Epstein berkata "Saya telah bertemu beberapa orang yang sangat buruk. Tidak ada yang seburuk Trump." Meskipun nama Trump muncul dalam dokumen ini The Guardian menekankan bahwa penyebutan tersebut tidak serta-merta berarti ia terlibat dalam aktivitas kriminal Epstein.

Bagi kita masyarakat umum dan investor yang mengamati stabilitas hukum transparansi ini adalah ujian nyata bagi sistem peradilan Amerika Serikat. Chuck Schumer pemimpin Demokrat di Senat menegaskan dalam The Economic Times bahwa undang-undang ini adalah perintah bagi presiden untuk transparan sepenuhnya.

Dalam 30 hari ke depan kita akan melihat apakah "kotak pandora" ini benar-benar terbuka atau hanya menjadi babak baru dalam pertarungan politik elit global. Kami di Gotrade akan terus memantau bagaimana perkembangan ini memengaruhi sentimen pasar dan stabilitas politik di AS.

Referensi: