Trump Rombak Aturan AI: Sinyal Bullish untuk Big Tech?

Jakarta, Gotrade News - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini berada di persimpangan jalan regulasi yang krusial.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan langkah agresif untuk mengubah peta aturan main teknologi ini di Amerika Serikat.

Langkah ini berpotensi memengaruhi cara perusahaan teknologi beroperasi dan tentunya berdampak pada lanskap investasi di sektor ini.

Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal ini relevan untuk portofolio investasi kamu.

Rencana Trump untuk AI dan Dampaknya bagi Inovasi

Menurut laporan eksklusif dari The Associated Press, Presiden Donald Trump memiliki draf perintah eksekutif yang bertujuan menekan negara bagian untuk berhenti mengatur AI secara mandiri.

Tujuan utamanya adalah menciptakan kerangka kerja regulasi yang lebih ringan secara nasional.

Trump dan para pendukungnya berargumen bahwa aturan ketat di tingkat negara bagian dapat menghambat inovasi.

Mereka khawatir regulasi yang berlebihan akan memperlambat pertumbuhan teknologi dan membiarkan negara pesaing seperti China menyusul dominasi AS dalam perlombaan AI.

Draf perintah eksekutif tersebut, seperti yang dilaporkan The Associated Press, menginstruksikan lembaga federal untuk mengidentifikasi regulasi negara bagian yang dianggap memberatkan.

Pemerintah pusat bahkan bisa menahan pendanaan federal atau menantang hukum negara bagian tersebut di pengadilan jika dianggap menghambat kemajuan.

Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini lebih memprioritaskan deregulasi demi percepatan pertumbuhan industri teknologi.

Mengapa Negara Bagian Mulai Mengatur AI?

Langkah Trump ini muncul sebagai respons terhadap tindakan beberapa negara bagian yang sudah lebih dulu bergerak.

Berdasarkan data dari International Association of Privacy Professionals yang dikutip The Associated Press, empat negara bagian yaitu Colorado, California, Utah, dan Texas telah mengesahkan undang-undang yang mengatur AI di sektor swasta.

Aturan ini dibuat karena AI kini semakin sering digunakan dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup kita.

Teknologi ini memengaruhi siapa yang dipanggil untuk wawancara kerja, siapa yang mendapatkan persetujuan kredit rumah, hingga keputusan perawatan medis tertentu.

Masalahnya adalah AI tidak selalu sempurna dan bisa bias.

Calli Schroeder, direktur Program AI & Hak Asasi Manusia di grup kepentingan publik EPIC, menjelaskan dalam wawancaranya dengan The Associated Press bahwa kita tidak bisa sekadar bertanya pada AI mengapa ia mengambil keputusan tertentu.

Berbeda dengan manusia yang bisa menjelaskan alasan di balik kesimpulannya, algoritma AI sering kali menjadi "kotak hitam" yang bahkan pemrogramnya sendiri sulit menjawab.

Oleh karena itu, aturan di tingkat negara bagian ini menuntut transparansi lebih dari perusahaan dan pembatasan pengumpulan data pribadi.

Perdebatan Sengit: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Konsumen

Rencana deregulasi ini mendapatkan sambutan beragam dari berbagai pihak.

Kelompok advokasi industri seperti TechNet, yang mewakili perusahaan teknologi besar termasuk Alphabet Inc. dan Amazon.com, Inc., berpendapat bahwa jeda regulasi negara bagian akan menguntungkan perusahaan AI yang lebih kecil.

TechNet menyatakan kepada The Associated Press bahwa ini memberikan waktu bagi pembuat undang-undang untuk menyusun kerangka kerja nasional yang menyeimbangkan inovasi dengan akuntabilitas.

Namun, kritik juga datang dari internal partai Republik sendiri.

Gubernur Florida Ron DeSantis, melalui unggahannya di X yang dikutip The Associated Press, menyebut larangan federal terhadap regulasi negara bagian sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

DeSantis berargumen bahwa langkah tersebut sama saja dengan memberikan subsidi kepada perusahaan teknologi besar atau Big Tech dan menghalangi negara bagian melindungi warganya dari aplikasi predator yang menargetkan anak-anak.

Sementara itu, Steve Scalise, pemimpin mayoritas DPR AS, mengatakan kepada Punchbowl News bahwa pimpinan DPR dari Partai Republik juga sedang mendiskusikan proposal untuk memblokir sementara negara bagian dalam mengatur AI.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian sekaligus peluang.

Bagi investor, deregulasi bisa berarti margin keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan teknologi karena biaya kepatuhan hukum yang lebih rendah.

Namun di sisi lain, kurangnya pengawasan bisa memicu risiko reputasi dan keamanan produk yang pada akhirnya bisa merugikan nilai jangka panjang perusahaan.

Referensi:

• AP News, What to know about Trump’s draft proposal to curtail state AI regulations. Diakses pada 24 November 2025
• Featured Image: Shutterstock

Disclaimer

PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.